• Dipublish Oleh: admin
  • Dipublish Pada: November 26, 2021
  • 643 x dilihat.

Pembentukan PAPUAPROV-CSIRT Diharapkan Mampu Cegah Serangan Siber Di Papua

JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) resmi meluncurkan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Pemerintah Provinsi Papua yang diberi nama PAPUAPROV-CSIRT, Kamis (25/11/2021).

Peluncuran oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun bersama Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letnan Jendral TNI (purn) Hinsa Siburian, di salah satu hotel, Kota Jayapura.  

Sekda Ridwan dalam sambutannya berharap dengan terbentuknya PAPUAPROV-CSIRT, mampu mencegah serta meminimalisir terjadinya insiden siber di Bumi Cenderawasih. Serta dapat meningkatkan keamanan data, informasi serta jaringan di Pemerintah Provinsi Papua.

“Kami ucapkan selamat kepada Diskominfo Provinsi Papua karena telah berhasil membawa Pemerintah Provinsi Papua menjadi anggota CSIRT dan terima kasih kepada BSSN atas penghargaan dan kepercayaannya yang diberikan kepada kami untuk membentuk CSIRT,” ucapnya. 

Kepala BSSN, Letnan Jendral TNI (purn) Hinsa Siburian, menilai ancaman siber saat ini sudah semakin tinggi seiring dengan berkembangnya teknologi digital. Karena itu, lanjut dia, diperlukan sebuah tim yang dapat mengantisipasi berbagai ancaman siber itu.

“Pemerintah daerah kan sudah menggunakan teknologi digitalisasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Tentu harus ada yang mengamankan dan memonitor apakah ada ancaman siber, seperti malware yang dapat mengganggu sistemnya. Nah jadi di Papua nanti ancaman seperti ini yang menjadi tugas PAPUAPROV-CSIRT di Papua,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri A. Yudianto menyatakan siap mengemban amanah yang diberikan kepadanya. Dimana pihaknya segera menyiapkan instrumen ketahanan siber di Papua mulai dari sistem elektrikal, penyiapan firewall serta hal terkait lainnya.

Instansi Diskominfo Papua sebagai leading sector keamanan siber di Papua, lanjut Jeri, bakal siap 1x24 jam untuk menangkal serta mengendalikan serangan siber, lebih khusus pada data yang dimiliki pemerintah provinsi. 

“Makanya kita dalam waktu dekat juga akan menyiapkan layanan manajemen, dimana nantinya kita melakukan atau memberikan layanan dalam bentuk pengembangan kapasitas. Artinya, tidak hanya teknologi, SDM juga harus di update menyikapi perkembangan teknologi yang terjadi saat ini,” tandasnya. ***