• Dipublish Oleh: Administrator
  • Dipublish Pada: September 14, 2025
  • 54 x dilihat.

Komisi IV DPR Papua & Dinas Kominfo Pastikan Usulan APBD-P Tepat Sasaran

JAYAPURA - Komisi IV DPR Papua menggelar rapat bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua untuk membahas usulan perubahan anggaran (APBD-P) Tahun 2025. Fokus utama rapat adalah memastikan realisasi program infrastruktur digital dan perluasan akses internet di berbagai wilayah Papua berjalan tepat sasaran. (12/9/2025)

Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto, menyampaikan bahwa hingga 12 September 2025 serapan anggaran induk Dinas Kominfo telah mencapai 73,36 %, Sejumlah program prioritas, khususnya pemasangan internet melalui Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), telah berjalan baik.

“Dukungan anggaran APBD-P akan kami sesuaikan dengan sumber dana yang tersedia. Khusus untuk DTI, fokus kami tetap pada penyediaan VSAT Starlink di Puskesmas yang minim akses internet sesuai permintaan Dinas Kesehatan, penyediaan internet untuk layanan Samsat sesuai kebutuhan Bapenda, serta melengkapi beberapa kampung yang belum tercover di induk 2025. Selain itu, penguatan e-Government dan kebijakan pengelolaan informasi publik juga tetap menjadi prioritas,” ujar Jeri.

Ia menambahkan, program penyedian internet menggunakan Vsat Starlink melalui APBD induk 2025 hingga kini telah terealisasi 100 persen dan on air di sejumlah daerah, yaitu:
1. Kab. Mamberamo (24 lokasi)
2. Kab. Waropen (44 lokasi)
3. Kab. Kep. Yapen (34 lokasi)
4. Kab. Supiori (44 lokasi)
5. Kab..Biak Numfor (46 lokasi)
6. Kab. Jayapura (49 lokasi)
7. Kota Jayapura (1 lokasi)
8. Kab. Sarmi (4 Lokasi) ; dan
9. Keerom (4 lokasi)

Disamping menggunakan Vsat Starlink, khsusus didaerah yang terjangkau Layanan Operator (Telkom) Kominfo juga menyediakaan Intèrnet menggunakan Idhibiz di Sekolah, Asrama, Gereja dan Masjid.

“Kami berterima kasih atas dukungan Ketua dan Anggota Komisi IV DPR Papua sehingga masyarakat kita, khususnya di wilayah yang minim internet, saat ini dapat menikmatinya secara gratis. Terkait usulan dan masukan Komisi IV, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai kemampuan fiskal daerah dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Edward Norman Banua, memberikan apresiasi atas capaian Diskominfo. Menurutnya, perluasan akses internet di daerah minim jaringan sangat dibutuhkan masyarakat. Namun, ia menekankan agar program pada APBD-P dimapping dengan jaringan yang sudah terpasang di induk 2025, sehingga keberlanjutan program dapat dijamin melalui penyediaan bandwith dan pemeliharaan pada tahun 2026.

Ketua Komisi IV, Joni Betaubun, juga memberikan apresiasi sekaligus menegaskan fungsi pengawasan legislatif. “Kami akan melakukan monitoring langsung ke beberapa lokasi VSAT Starlink yang sudah terpasang. Selain itu, kami mendorong Dinas Kominfo agar lebih aktif menyebarluaskan kinerja pemerintah dan DPR melalui media yang dikelola maupun melalui kerja sama dengan media lokal dan nasional,” ujarnya.

Sejumlah anggota DPR Papua turut menyampaikan masukan, di antaranya usulan pemasangan internet di asrama mahasiswa di Kota Jayapura, serta perlunya dukungan panel surya agar jaringan tetap berfungsi saat terjadi pemadaman listrik.

Pada akhir rapat, Komisi IV DPR Papua dan Dinas Kominfo sepakat untuk memperkuat sinergi dalam pengawasan anggaran serta mendukung keberlanjutan program infrastruktur digital hingga 2026. Dengan demikian, perluasan akses internet di Papua diharapkan semakin menunjang pendidikan, layanan kesehatan, dan keterbukaan informasi publik.