• Dipublish Oleh: Administrator
• Dipublish Pada: October 9, 2025
• 291 x dilihat.

Diskominfo Papua Tingkatkan Keamanan Aplikasi Khusus Pemerintah dengan Penerapan Multi-Factor Authentication (MFA)

JAYAPURA – Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Digital yang aman dan andal, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua menyelenggarakan Sosialisasi Peningkatan Keamanan Aplikasi Khusus Pemerintah Provinsi Papua menggunakan Multi-Factor Authentication (MFA). Kegiatan ini berlangsung di Aula Diskominfo Papua lantai 3, pada kamis (9/10).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah dalam menjaga Keamanan Data dan Aplikasi yang digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Mewakili Kepala Diskominfo Papua, Thomas Sibi menyampaikan apresiasi kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan tersebut. Ia berharap, penerapan MFA dapat segera diimplementasikan di masing-masing perangkat daerah (SKPD).

"Kami harap kegiatan ini dapat menambah pemahaman dan diterapkan langsung di SKPD masing-masing. Apabila terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi, silakan berkoordinasi langsung dengan Diskominfo," ujar Thomas.

Sosialisasi MFA ini difokuskan pada sejumlah aplikasi penting pemerintah daerah, di antaranya aplikasi SKP, Absensi, TPP, dan SPPD. Melalui penerapan MFA, pengguna aplikasi diwajibkan melakukan proses verifikasi sebelum mengakses sistem, sehingga potensi penyalahgunaan akun dan kebocoran data dapat diminimalkan.

Selain materi teori, kegiatan ini juga diisi dengan sesi praktik langsung, dimana peserta diajak untuk mencoba proses penerapan MFA pada aplikasi yang digunakan. Sesi tersebut dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan tanya jawab, guna memastikan setiap peserta benar-benar memahami manfaat dan cara penerapannya.

Melalui kegiatan ini, Diskominfo Papua berharap agar seluruh perangkat daerah semakin siap menghadapi tantangan keamanan siber di era digital, sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis teknologi informasi yang aman.