Tingkatkan SDM Diskominfo Puncak Gandeng Pemprov

Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta upaya mendukung rencana aksi pemberantasan korupsi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Puncak menggandeng Pemerintah Provinsi Papua.

Akses Telekomunikasi Lebih Optimal Dengan Rampungnya Palapa Ring

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua Kansiana Salle memastikan dengan rampungnya pembangunan palapa ring, akses telekomunikasi di seluruh bumi cenderawasih bakal lebih optimal dibanding sebelumnya.

Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia

Upacara memperingati Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia  yang rencananya dilaksanakan, Senin 4/06/2018  di Lapangan Kantor Dinas Otonom Kotaraja  dialihkan menjadi pertemuan singkat para pejabat dengan Gubernur di dalam Gedung A Dinas Otonom, oleh karena cuaca hujan yang menguyur kota Jayapura sejak pagi.

Bergabungnya Bidang Persandian Diharapkan Perkuat Dinas Kominfo

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bidang persandian mulai saat ini telah tergabung pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua.

Bidang persandian yang mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi ini, diharapkan mampu memperkuat kinerja dinas Kominfo Provinsi mapun Kabupaten dan Kota. Demikian dikatakan Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua, Elysa Auri, dalam keterangannya, pekan lalu, di Jayapura.

Dia katakan, bidang persandian diantaranya mempunyai tugas yang sangat vital dalam pengamanan informasi. Termasuk dalam penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang persandian; penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di bidang persandian serta perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Rapat Kordinasi Diskominfo Provinsi Papua Tahun 2018

Pemerintah Provinsi Papua berkeinginan kuat mendorong peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kabupaten dan kota untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih maksimal, sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 2009, yang kini menjadi tuntutan bagi penyelenggara negara.