• Dipublish Oleh: Administrator
• Dipublish Pada: November 11, 2026
• 26 x dilihat.

Pemprov Papua Perkuat Budaya Keterbukaan Informasi Melalui Optimalisasi Layanan Digital

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya memperkuat budaya keterbukaan informasi publik melalui optimalisasi layanan digita. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, saat mewakili Pemprov Papua dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Jakarta, 10–12 November 2026. Kegiatan ini merupakan tahapan asesmen akhir sebelum penetapan hasil pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik tahun 2026.

Dalam paparannya, Jeri menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari komitmen kepemimpinan Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, bersama Wakil Gubernur Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen. Komitmen tersebut telah ditekankan Gubernur sejak memimpin Apel Perdana  pasca dilantik  8 Februari 2025, bahwa tidak boleh ada sekat antara pimpinan dan staf maupun pemerintah dengan masyarakat. Semangat keterbukaan itu juga diwujudkan melalui penyediaan waktu khusus oleh Gubernur dan Wakil Gubernur bagi masyarakat untuk bertemu langsung, menyampaikan aspirasi, serta berdialog dengan pimpinan daerah. Monev KIP Tahun 2026 ini sekaligus menjadi momentum evaluasi pertama keterbukaan informasi publik dalam masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua saat ini.

Komitmen tersebut mendapat perhatian dalam sesi tanya jawab ketika panelis Komisi Informasi Pusat, Arman Fauzi, mempertanyakan bagaimana strategi struktural dapat ditransformasikan menjadi kultur atau budaya keterbukaan informasi, terutama bagi daerah terluar. 

Menanggapi hal tersebut, Jeri menjelaskan bahwa Pemprov Papua  sejak Tahun 2025 melalui  Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua mengembangkan dan menerapkan Content Management System (CMS) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melalui sistem ini, setiap OPD didorong mengunggah dan memperbarui informasi kegiatan serta program pemerintahan secara mandiri agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, mudah, dan terbuka.

Menurut Jeri, penerapan CMS bukan semata-mata pemanfaatan teknologi, tetapi merupakan strategi membangun kebiasaan dan tanggung jawab baru di lingkungan birokrasi. Setiap perangkat daerah didorong menjadi penyedia informasi publik sesuai tugas dan fungsinya. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya dilakukan ketika menghadapi penilaian atau evaluasi, tetapi tumbuh menjadi budaya kerja yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk menjangkau masyarakat di wilayah kabupaten dan daerah terluar Papua.

Selain penguatan digitalisasi layanan, Pemprov Papua juga terus mendorong penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pemutakhiran data dan dokumen publik, transparansi anggaran dan pengadaan barang/jasa, perluasan akses internet, serta peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat. Upaya ini diarahkan untuk membangun ekosistem informasi publik yang terintegrasi, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki ruang untuk berpartisipasi dan mengawasi jalannya pembangunan.

Melalui Monev KIP Tahun 2026, Pemprov Papua berharap keterbukaan informasi semakin menjadi budaya kerja seluruh perangkat daerah. Hal ini sekaligus menegaskan arah kepemimpinan MARIYO dalam membangun pemerintahan yang terbuka, responsif, partisipatif, dan akuntabel sebagai fondasi mewujudkan Papua Cerah. ***